E. Kebijaksanaan Dalam Pembangunan
(Dosen H. Abbas Saleh )
Masalah Kebijaksanaan Pembangunan
Ekonomi
Disamping
syarat-syarat umum yang diperlukan untuk pembangunan, seperti kekuatan-kekuatan
dari dalam negeri meliputi, penyempurnaan pasar, akumulasi capital, kriteria
invesatasi, penyerapan kapital dan Stabilitas dan nilai-nilai dan
lembaga-lembaga. Diperlukan pula tindakan-tindakan kebijaksanaan khusus yang
melengkapi syarat-syarat umum.
Berbagai teori
tentang pembangunan mempunyai implikasi kebijaksanaan tertentu, keputusan
kebijaksanaan mengandung pilihan antara alternative-alternatif ini berbeda untuk masing-masing Negara. Tidak ada program pembangunan yang dapat
berlaku bagi semua Negara. Masing-masing Negara mempunyai kebijaksanaan
tertentu. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri-ciri, masalah-masalah yang
dihadapi dan tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah sangat berbeda coraknya.
Sehubungan
dengan hal tersebut diatas maka timbullah suatu pertanyaan. Dapatkah teori-teori
ekonomi yang konvensional yaitu teori-teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisa
masalah-masalah ekonomi di Negara-negara maju digunakan sebagai landasan untuk
merumuskan kebijaksanaan bagi Negara-negara berkembang?. Masalah-masalah
kebijaksanaan dapat dipisahkan menjadi 2(dua) golongan besar yaitu :
1.
Kebijaksanaan
dalam negeri
2.
Kebijakskanaan
luar negeri(internasional)
I.Kebijaksanaan dalam negeri antara lain : Perbaikan pertanian, Kebijaksanaan
fiskal, Kebijaksanaan moneter, Kebijaksanaan pendidikan&kesehatan dan
Kebijaksanaan Public utilities.
1.a. Perbaikan Pertanian. Di
Negara berkembang produktivitas pertanian adalah rendah. Kebijaksanaan
perbaikan pertanian harus dikaitkan dengan rendahnya produkstivitas pertanian
dan sebab-sebabnya. Tujuan kebijaksanaan pertanian adalah kenaikan output
pertanian yaitu menambah hasil per hektar atau luas tanah yang di olah. Jumlah
tenaga kerja di sektor pertanian biasanya banyak sekali bila dibandingkan
dengan jumlah kapital yang ada. Maka tujuan utama kebijaksanaan disini adalah
keharusan menambah output per hektar, bukannya output per tenaga kerja. Tujuan
ini menghendaki supaya tanah dikerjakan secara intensif dan menggunakan teknik
produksi intensif tenaga kerja bukan intensif modal(secara mekanis)
1.b. Kebijaksanaan Fiskal,
Kebijaksanaan Fiskal adalah
kebijaksanaan pemerintah didalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan
pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Penggunaan kebijaksanaan fiskal
yang luas dan efektif dapat mempercepat pembangunan di Negara-negara
berkembang. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihubungakan dengan penerimaan dan
pengeluaran pemerintah mempunyai 4(empat)
akibat penting terhadap tingkat pembangunan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan
tersebut dapat dengan akibat :
1). Mempengaruhi alokasi sumber-sumber.
2). Mengubah pembagian pendapatan.
3). Mendorong akumulasi capital
4). Mencegah inflasi
Pola penerimaan dan pengeluaran
pemerintah akan mempengaruhi alokasi sumber-sumber. Pengeluaran pemerintah
dalam sektor perekonomian tertentu cendrung untuk menarik sumber-sumber ke sektor
tersebut sedang perpajakan dalam suatu sektor tertentu cendrung untuk mendorong
sumber-sumber ke luar dari sektor itu.
I.c. Kebijaksanaan Moneter, Kebijaksanaan moneter
adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bank Sentral, untuk mengurangi jumlah
penawaran uang dalam masyarakat. Sebelum Keynes, kebijaksanaan moneter
merupakan satu-satunya alat(instrument) kebijaksanaan makro yang diandalkan
oleh pemerintah untuk mengatasi masalah makro ekonomi, Pada waktu itu tujuan
Pemerintah yang terutama adalah menjaga kestabilan harga. Ada beberapa
kebijaksanaan moneter yang dapat dilakukan :
1). Mengubah tingkat cadangan minimum
bank-bank komersial
2). Mengubah tingkat bunga dari pinjaman
Bank sentral kepada bank-bank komersial.
3). Mengadakan operasi pasar terbuka.
4).
Menambah prioritas dan jenis-jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersial
kepada langganan.
Pemerintah melalui Bank sentral harus
menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diatas untuk mempengaruhi
pengeluaran masyarakat kearah yang dikehendaki. Pada waktu resesi dan tingkat
pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha mempertinggi pengeluaran seluruh
masyarakat dengan cara mempertinggi penawaran uang dalam masyarakat.
I.d.
Kebijaksanaan Pendidikan&Kesehatan.
Perluasan fasilitas pendidikan dan tindakan-tindakan kesehatan umum adalah
sangat penting, karena hal ini dapat menurunkan hambatan-hambatan terhadap
pembangunan di negara berkembang, dapat mengurangi keterbelakangan penduduk,
dapat menambah mobilitas geografis dan pekerjaan mereka, menaikkan
produktivitas dan memudahkan inovasi. Tindakan memperbaiki pendidikan dan
kesehatan mempunyai efek yang sama, seperti investasi dalam sumber-sumber
manusia yaitu kwalitas pendidikan sebagian faktor produksi ditingkatkan, dari
sudut mempercepat pembangunan, tujuan umum pendidikan harus menyebarkan
perubahan ke seluruh masyarakat, pendidikan harus dihubungkan dengan modifikasi
suasana sosiokulturir sedemikian rupa sehingga pengetahuann dan keahlian-keahlian
baru dapat diajarkan, diakui baiknya perubahan dan untuk cara-cara baru
didorong. 3(tiga) lapangan tertentu
yang layak mendapat prioritas tertinggi dalam pengeluaran-pengeluaran untuk
pendidikan:
1). Menyediakan jasa-jasa bagi perluasan
pertanian.
2). Latihan dalam keahlian industry.
3). Latihan dalam pengawasan dan
Administratif.
Untuk menambah tenaga produktif dan
efesien dapat dicapai pula dengan menjalankan kebijaksanaan di lapangan
kesehatan umum, karena pengaruh penyakit yang melemahkan kesehatan dapat
dikurangi. Tindakan-tindakan kesehatan misalnya menambah jumlah pengobatan
dengan gratis atau mudah di desa-desa, menyediakan air bersih, membersihkan
selokan-selokan perumahan yang lebih baik.
Ditinjau dari sudut menaikkan
pendapatan rill perkapita, tindakan—tindakan kesehatan umum mempunyai dua
akibat yaitu : (1). Mempermudah
pembangunan dengan memperbaiki komposisi kwalitas tenaga kerja (2). Menyebabkan kebutuhan akan
pembangunan menjadi lebih urgen dengan bertambahnya jumlah penduduk.
I.c. Public
Utilities, Tiap-tiap proyek biasanya menunggu tersedianya public overhed
capital (fasilitas-fasilitas pengangkutan,
perhubungan, tenaga, persediaan air dan pekerjaan pengawetan, jalan-jalan dan
telekomunikasi dsb). Walaupun investasi dalam overhead capital akan memberi dasar bagi perluasan ekonomi, namun
penyediaan modal tidak menarik bagi investor swasta, maka pemerintah yang
biasanya harus menyediakan public overhead capital.
II. Kebijaksanaan Luar Negeri, Kebijaksanaan
Luar Negeri meliputi :
II.a.
Politik Perdagangan. Negara-negara
berkembang kebijakan perdagangannya mula-mula untuk melindungi industri-industri
dalam negeri, misalnya proteksi, subsidi dan multiphel exchange rates,
memberikan subsidi pada industri-industri tertentu (subsidi ini dapat
memperendah harga jual). Cara ini akan dapat memperbaiki terms of trade di
Negara yang menjalankan tariff proteksi. Multiple exchange rate yaitu kurs
devisa berbeda-beda bagi barang-barang import. Misalnya kurs devisa untuk
import barang lux lebih rendah dari barang-barang yang lain.
II.b.
Bantuan Teknik. Yang dimaksud
bantuan teknik ialah mengatur atau membentuk team internasional untuk memberi
nasehat kepada pemerintah Negara berkembang, misalnya, memberikan training bagi
teknisi-teknisi. Bantuan teknis ini tidak mudah dijalankan karena bantuan
teknis harus disertai dengan perubahan-perubahan sosial yang komplementer
dengan perubahan teknik yang bersangkutan.
II.c.
Investasi Swasta Luar Negeri.
Investasi swasta luar negeri dapat berbentuk investasi langsung, misalnya.
Investasi portofolio. Investas langsung yaitu investasi langsung mempunyai
usaha di negara dimana modal tersebut ditanamkan, misalnya penanaman modal
asing di Indonesia, Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk pinjaman
jangka panjang, misalnya obligasi atau hipotek. Contoh si pemilik surat-surat
berharga tersebut diberikan berupa bunga tetap, bukan pembagian keuntungan.
II.d.
Selain Investasi langsung dan Pottofolio tersebut yaitu Kredit Penjual, misalnya Modal yang masuk di Indonesia sebagai
pinjaman yang ditanggung pemerintah yang merupakan utang pemerintah Indonesia,
Investasi asing pemerintah beban menurut keadaan Negara peminjam misalnya Bank
Dunia. Pertimbangan pemerintah Indonesia menerima masuknya direct foreign
investment di antaranya adalah:
1).
Tujuan memperoleh pendapatan Negara(dalam bentuk pemasukan pajak, baik pajak
langsung,
maupun tindak langsung)
2).
Memberikan development effect terhadap kegiatan industry dalam negeri di
sekitas usaha modal
asing(linkward effect) baik yang bersifat forward effect
maupun backward effect.
3).
Kesempatan kerja bagi penduduk
Investasi Asing Pemerintah penggunaannya
bebas menurut kehendak Negara peminjam. Badan-badan internasional yang
memberikan pinjaman, macam ini misalnya IBRD yang terkenal dengan nama Bank
Dunia.
-----------------------------
-----------------------------
Doa Penutup Majelis Ilmu (Kuliah) :
SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA,
ASYHADU AN LAA ILLAAHA ILLA ANTA, ASTAQFIRUKA WA ATUUBU ILAIK
(Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepadam-Mu)