Bahan ke 7 Peng.Ek.Pembangunan

MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN

( Dosen H. Abbas Saleh, SE.MS,i )

1.      Kemiskinan

        Negara-negara berkembang telah jatuh ke dalam lingkaran setan kemiskinan, Nurkse mengatakan : menempatkan suatu Negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan, misalnya simiskin mungkin tidak cukup makan, karena kurang makan, maka kesehatannya menjadi lemah, kelemahan fisiknya menyebabkan bahwa ia tidak cukup makan lagi, dan seterusnya.

       Dasar lingkaran setan ini berasal dari fakta bahwa di dalam Negara-negara berkembang produktivitas total adalah rendah karena kekurangan modal, ketidak sempurnaan pasar, keterbelakangan ekonomi. Produktivitas yang rendah terlihat dalam rendahnya pendapatan rill, Tingkat pendapatan rill yang rendah berarti tingkat seving rendah, mengakibatkan tingkat investasi yang rendah dan  kekuarangan modal. Dan sebaliknya kekurangan modal menyebabkan tingkat produktivitas yang rendah dengan demikian lengkaplah sudah lingkaran setan itu dari segi supply.

         Lingkaran setan lain menguatkan dan berjalan bersama dengan lingkaran setan diatas, dari segi demand lingkaran itu adalah sebagai berikut : Tingkat pendapatan rill yang rendah mengakibatkan rendahnya permintaan dan sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat investasi dan karena itu menimbulkan lagi kekuarangan modal dan produktivitas rendah.

       Lingkaran setan yang ketiga terdapat dalam keterbelakangan sumber-sumber alam dan manusia. Penyumbangan sumber alam tergantung pada kapasitas produkstif rakyat Negara itu, jika penduduk terkebelakang dan buta huruf, sehingga tidak memiliki keterampilan teknis, pengetahuan dan kewiraswastaan, maka sumber alam tetap tidak dimanfaatkan/kurang dimanfaatkan, sebaliknya secara ekonomis terkebelakang karena sumber-sumber alam tidak dikembangkan, karena sumber-sumber alam tidak dikembangkan, karena sumber alam tidak/kurang dikembangkan merupakan hal kurang baik sebagai konsekwensi maupun sebab dari rakyat yang terkebelakang.

      Jadi kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi adalah sama sebuah Negara adalah miskin karena Negara itu terkebelakang. Sebah Negara terkebelakang karena Negara itu miskin dan tetap terkebelakang, karena Negara itu memiliki sumber yang terkutuk tetapi kutukan yang lebih pedas adalah bahwa kemiskinan bersifat kekal. Dalam memperoleh gambaran secara garis besar atas masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Negara-negara berkembang. Kita telah memahami bahwa perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolute, pemahaman terhadap kadar dan jangkauan distribusi pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan di Negara-negara yang berpendapatan rendah.

       Salah satu generaliasi(anggapan sederhana) yang paling sahih mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungan dengan sektor tradisional tersebut, sebagai contoh telah diketahui bahwa sekitar dua pertiga penduduk miskin di Negara-negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah, selanjutnya sepertiga penduduk miskin lainnya kebayakan juga tinggal di pedesaan dan mereka semata-mata mengandalkan hidupnya dari usaha-usaha jasa kecil-kecilan dan sebagaian kampung kumuh dipusat kota dengan berbagai macam mata pencaharian rendah seperti penyapu jalan, pedagang asongan, kuli kasar dll. Dapat disimpulkan bahwa Negara Afrika dan Asia sekitar 80% hingga 90% kelompok miskin bertempat tinggal di pedesaan, sedangkan di Amerika latin mencapai 50%. Untuk itu kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan langsung kepada pembangunan desa pada umumnya dan sektor-sektor pertanian pada umumnya. Bukan tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan berbagai sektor ekonominya yakni sektor industry modern dan komersial lainnya.

2.      Distrubusi Pendapatan

        Badan Riset dan Bank Dunia dan Institute of Development Studies dari Universitas Sussex telah mengadakan usaha bersama untuk mengadakan serentetan analisa mengenai distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang. Di antara analisa tersebut adalah Analisa Ahluwalia yang memberikan gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan. Di beberapa Negara pada beberapa tahun dan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan berikut ini diringkaskan hasil-hasil dan studi tersebut.

        Mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara, analisanya memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan relative maupun distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan relative adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Dan penggolongan ini didasarkan kepada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya.

       Untuk menggambarkan distribusi pendapatan relative di beberapa Negara, Ahluwalia menggolongkan penerima-penerima pendapatan dalam tiga golongan yaitu 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk pendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi. Sebenarnya di beberapa Negara berkembang distribusi pendapatan penduduknya tidak seburuk seperti yang dinyatakan diatas. Dengan membedakan Negara-neghara berkembang menjadi dua golongan yaitu golongan yang distribusi pendapatannya lebih merata dan golongan yang distribusi pendapatannya sangat tidak merata, maka ternyata bahwa gambaran mengenai  distribusi pendapatan di Negara-negara ini sangat berbeda sekali dengan yang dinyatakan diatas. Penyelidikan Ahluwalia menunjukkan bahwa di segolongan Negara-negara berkembang 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah 18 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Dan sebaliknya di segolongan Negara lainnya 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 9 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Jadi ternyata di antara Negara-negara berkembang terdapat Negara-negara yang distribusi pendapatannya lebih baik pada distribusi pendapatan rata-rata di Negara-negara maju. Akan tetapi sebaliknya pula terdapat Negara-negara berkembang yang masalah ketidak merataan pendapatan mereka sangat serius.

3.      Pengangguran

        Dalam pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi ekonomi tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk oleh karenanya masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius. Walaupun para ahli ekonomi telah menyadari bahwa masalah pengangguran di Negara-negara miskin  keadaan semakin memburuk.

           Pengangguran-pengangguran tersebar diberbagai daerah yaitu mereka terdapat di daerah-daerah urban maupun di daerah pedesaan. Di daerah-daerah pedesaan pengguran yang terjadi biasanya dibedakan dalam dua pengertian: pengangguran tersembunyi dan pengangguran musiman. Pengangguran tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitasnya batasnya adalah nol atau negative, sehingga walaupun mereka berkerja usaha mereka tersebut tidak akan menaikkan produksi. Sedangkan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu yaitu  pada bulan-bulan di mana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya di daerah pedesaan lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan pada masa-masa lainnya

4.      Bantuan Luar Negeri.

          Aliran modal luar negeri dinamakan bantuan luar negeri apabila ia mempunyai dua ciri-ciri berikut: pertama ia merupakan aliran modal yang bukan di dorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan dan kedua dana tersebut diberikan kepada Negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku dalam pasar internasional. Berdasarkan dari dua ciri tersebut, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri adalah pemberian(grant) dan pinjaman luar negeri(loan) yang diberikan oleh pemerintah Negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus di bentuk untuk memberikan pinjaman semacam ini, seperti Bank Dunia. Bank Pinjaman Pembangunan Asia dan sebagainya Aliran modal dari luar negeri lainnya yaitu pinjaman dari perusahaan-perusahaan swasta dan badan-badan keuangan swasta dan penanaman modal asing tidaklah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai bantuan luar negeri.

        Pemberian merupakan suatu bantuan penuh dari Negara donor kepada Negara penerima. Karena Negara penerima tidak diwajibkan untuk membayar kembali atau melakukan balas jasa lain sebagai imbalan kepada pemberian tersebut. Sedangkan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah dan badan-badan internasional yang dijelaskan diatas bukanlah bantuan penuh karena Negara penerima mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga atas pinjaman tersebut. Besarnya unsur bantuan yang terkandung dalam pinjaman Luar negeri terkandung kepada syarat-syarat pembayaran kembali dari bantuan tersebut, yaitu tergantung kepada tenggang waktu(grace priod) dan tingkat bunga dari bantuan yang diberikan. Unsur bantuan yang terkandung dalam suatu pinjaman luar negeri bertambah tinggi dan ia dinamakan sebagai pinjaman bersyarat ringan(soft loan) apabila tenggan waktu bertambah lama, jangka waktu pembayaran kembali bertambah panjang dan tingkat bunganya bertambah rendah. Apabila syarat-syarat tersebut adalah sebaliknya yaitu tenggang waktu dan jangka masa pembayaran kembali adalah relative singkat dan bunga relative tinggi, maka pinjaman luar negeri itu tergolong sebagai pinjaman bersyarat berat(hard loan).

       Bentuk syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada suatu Negara berkembang tergantung kepada faktor-faktor ekonomi maupun politik, seperti tingkat pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari Negara-negara pemberi dan penerima bantuan, jenis bantuan. Oleh karenanya sesuatu Negara donor pada umumnya memberikan syarat-syarat yang berbeda kepada setiap Negara. Walaupun demikian secara umum dapatlah dikatakan bahwa semakin miskin sesuatu Negara dan semakin rumit masalah pembangunan yang dihadapi, semakin ringan syarat-syarat bantuan yang diberikan padanya.

5.      Penanaman Modal Asing.

     Dari uraian-uraian terdahulu telah dapat disimpulkan bahwa masalah kekurangan dana untuk pembentukan modal bukan saja dihadapi oleh sektor pemerintah tetapi juga oleh sektor sewasta. Di Negara-negara berkembang kegiatan ekonomi yang dapat diusahakan oleh pihak swasta masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih laju lagi apabila tersedia lebih banyak modal dan terdapat kemampuan untuk menggunakan tambahan modal itu secara lebih efektif. Seperti juga dengan yang berlaku disektor pemerintah. Masalah tersebut dapat diatasi dengan memasukkan modal dari luar negeri, terutama dari Negara-negara maju. Walaupun mempunyai peranan yang sama seperti bantuan luar negeri yang diterima oleh sektor pemerintah, modal luar negeri digunakan untuk mengisi kekurangan modal di sektor swasta tidak boleh digolongkan sebagai bantuan luar negeri, ini disebabkan karena syarat-syarat pinjaman swasta dan penanaman modal asing adalah sama dengan yang berlaku di pasar internasional. Apabila modal tersebut berupa pinjaman maka tingkat bunganya adalah tidak berbeda dengan yang berlaku di pasar internasiona. Dan apabila modal tersebut berupa penanaman modal, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah bebas untuk dikirim kembali ke Negara-negara asal modal tersebut, yaitu sesuai dengan cara pembayaran keuntungan yang pada umumnya dilakukan atas penanaman modal asing di Negara-negara maju. Berdasarkan kepada hal ini dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya pihak swasta dinegara-negara maju meminjamkan dan menanaman modalnya ke Negara-negara berkembang bukan atas dasar keinginan untuk memberi bantuan tetapi untuk memperoleh keuntungan dari padanya. Oleh karena aliran modal tersebut, walaupun membantu Negara-negara berkembang mengatasi masalah kekurangan tabungan dan mata uang asing berarti memegang peranan yang sama seperti bantuan luar negeri, tidak dapat dipandang sebagai bantuan luar negeri. Berdasarkan kepada sifat-sifatnya, modal asing swasta yang mengalir dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu Penanaman modal langsung(direct foreign investment), Penanaman modal portofolio(portofolio investment) dan Pinjaman eksport(export credit).

6.      Pemerataan Pembangunan

        Pembangunan Ekonomi Indonesia pada era Orde Baru, sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, untuk mencapai pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia, ditetapkan langkah-langkah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi menurut jalur-jalur yang disebut “Trilogi Pembangunan” yaitu :

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

3.      Terpeliharanya Stabilitas ekonomi yang makin mantap dan dinamis.

    Pemerataan pembanguna dan hasil-hjasilnya diusahakan dalam pencapaian antara lain melalui “Delapan Jalur Pemerataan” yaitu :

1). Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan

     sandang dan Papan(Perumahan).

2). Pemerataan pembangian pendapatan.

3). Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

4). Pemerataan kesempatan kerja

5). Pemerataan kesempatan berusaha

6). Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi

     generasi muda dan wanita.

7). Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air

8). Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

         Dengan pemerataan ini ditujukan untuk terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat           dan bangsa Indonesia. Dan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia.

7.      Dualisme dalam beberapa Aspek Kegiatan Ekonomi

          Sebelum Peran Dunia ke II, Perekonomian di Negara-negara berkembang, suatu keadaan dimana perkembangannya tidak mengalami perkembangan yang diharapkan untuk dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus menerus. Pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang, mengalami masalah karena timbulnya beberapa jenis dualisme yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi atau keadaan ekonomi tidak mempunyai sifat yang seragam, secara tegas dualisme tersebut dibedakan dalam dua golongan.

1). Kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi yang masih dikuasai oleh unsur-unsur yang

     bersifat tradisional.

2). Berbagai kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi yang dikuasai oleh unsur-unsur

     yang bersifat modrn.

Berdasarkan sifat dari keadaan dualisme, maka kita kenal jenis-jenis dualisme :

1.      Dualisme Sosial, yaitu di dalam masyarakat mungkin terdapat dua sitem sosial yang berbeda, misalnya sistem sosial yang berasal dari luar(import) dan juga berlaku sistem sosial pribumi.

2.      Dualisme Teknologi yaitu, suatu keadaan dimana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda coraknya sehingga mengakibatkan perbedaan produktivitas.

3.      Dualisme Financial, yaitu dinegara berkembang, di dalam masyarakat terdapat dua golongan yaitu terdapat pasar uang yang memiliki organisasi dan terdapat pula pasar yang tidak terorganisir.

4.      Dualisme Regional, yaitu Keadaan di dalam masyarakat adanya ketidak seimbangan diantara tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu Negara.

------------------------

Doa Penutup Majelis Ilmu (Kuliah)

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنِتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

SUBHANAKALLAHUMMA WA-BHIHAMDIKA, ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLAA ANTA, ASTAGHFIRUKA WA-ATUUBU ILAIK

( Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan haq selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) HR. at-Tirmisi, Abu Daud, An-Nasai. Ibnu Majah.

Bahan 6 Peng.Ek.Pembangunan

E. Kebijaksanaan Dalam Pembangunan

(Dosen H. Abbas Saleh )

Masalah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi

         Disamping syarat-syarat umum yang diperlukan untuk pembangunan, seperti kekuatan-kekuatan dari dalam negeri meliputi, penyempurnaan pasar, akumulasi capital, kriteria invesatasi, penyerapan kapital dan Stabilitas dan nilai-nilai dan lembaga-lembaga. Diperlukan pula tindakan-tindakan kebijaksanaan khusus yang melengkapi syarat-syarat umum.

    Berbagai teori tentang pembangunan mempunyai implikasi kebijaksanaan tertentu, keputusan kebijaksanaan mengandung pilihan antara alternative-alternatif  ini berbeda untuk masing-masing Negara.  Tidak ada program pembangunan yang dapat berlaku bagi semua Negara. Masing-masing Negara mempunyai kebijaksanaan tertentu. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri-ciri, masalah-masalah yang dihadapi dan tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah sangat berbeda coraknya.

        Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka timbullah suatu pertanyaan. Dapatkah teori-teori ekonomi yang konvensional yaitu teori-teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah ekonomi di Negara-negara maju digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijaksanaan bagi Negara-negara berkembang?. Masalah-masalah kebijaksanaan dapat dipisahkan menjadi 2(dua) golongan besar yaitu :

1.      Kebijaksanaan dalam negeri

2.      Kebijakskanaan luar negeri(internasional)

I.Kebijaksanaan dalam negeri antara lain : Perbaikan pertanian, Kebijaksanaan fiskal, Kebijaksanaan moneter, Kebijaksanaan pendidikan&kesehatan dan Kebijaksanaan Public utilities.

1.a. Perbaikan Pertanian. Di Negara berkembang produktivitas pertanian adalah rendah. Kebijaksanaan perbaikan pertanian harus dikaitkan dengan rendahnya produkstivitas pertanian dan sebab-sebabnya. Tujuan kebijaksanaan pertanian adalah kenaikan output pertanian yaitu menambah hasil per hektar atau luas tanah yang di olah. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian biasanya banyak sekali bila dibandingkan dengan jumlah kapital yang ada. Maka tujuan utama kebijaksanaan disini adalah keharusan menambah output per hektar, bukannya output per tenaga kerja. Tujuan ini menghendaki supaya tanah dikerjakan secara intensif dan menggunakan teknik produksi intensif tenaga kerja bukan intensif modal(secara mekanis)

1.b. Kebijaksanaan Fiskal, Kebijaksanaan  Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah didalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Penggunaan kebijaksanaan fiskal yang luas dan efektif dapat mempercepat pembangunan di Negara-negara berkembang. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihubungakan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah mempunyai 4(empat) akibat penting terhadap tingkat pembangunan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dapat dengan akibat :

       1). Mempengaruhi alokasi sumber-sumber.

       2). Mengubah pembagian pendapatan.

       3). Mendorong akumulasi capital

       4). Mencegah inflasi

       Pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi alokasi sumber-sumber. Pengeluaran pemerintah dalam sektor perekonomian tertentu cendrung untuk menarik sumber-sumber ke sektor tersebut sedang perpajakan dalam suatu sektor tertentu cendrung untuk mendorong sumber-sumber ke luar dari sektor itu.

I.c. Kebijaksanaan Moneter, Kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bank Sentral, untuk mengurangi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Sebelum Keynes, kebijaksanaan moneter merupakan satu-satunya alat(instrument) kebijaksanaan makro yang diandalkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah makro ekonomi, Pada waktu itu tujuan Pemerintah yang terutama adalah menjaga kestabilan harga. Ada beberapa kebijaksanaan moneter yang dapat dilakukan :

     1). Mengubah tingkat cadangan minimum bank-bank komersial

     2). Mengubah tingkat bunga dari pinjaman Bank sentral kepada bank-bank komersial.

     3). Mengadakan operasi pasar terbuka.

     4). Menambah prioritas dan jenis-jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersial

          kepada langganan.

      Pemerintah melalui Bank sentral harus menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diatas untuk mempengaruhi pengeluaran masyarakat kearah yang dikehendaki. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha mempertinggi pengeluaran seluruh masyarakat dengan cara mempertinggi penawaran uang dalam masyarakat.

I.d. Kebijaksanaan Pendidikan&Kesehatan. Perluasan fasilitas pendidikan dan tindakan-tindakan kesehatan umum adalah sangat penting, karena hal ini dapat menurunkan hambatan-hambatan terhadap pembangunan di negara berkembang, dapat mengurangi keterbelakangan penduduk, dapat menambah mobilitas geografis dan pekerjaan mereka, menaikkan produktivitas dan memudahkan inovasi. Tindakan memperbaiki pendidikan dan kesehatan mempunyai efek yang sama, seperti investasi dalam sumber-sumber manusia yaitu kwalitas pendidikan sebagian faktor produksi ditingkatkan, dari sudut mempercepat pembangunan, tujuan umum pendidikan harus menyebarkan perubahan ke seluruh masyarakat, pendidikan harus dihubungkan dengan modifikasi suasana sosiokulturir sedemikian rupa sehingga pengetahuann dan keahlian-keahlian baru dapat diajarkan, diakui baiknya perubahan dan untuk cara-cara baru didorong. 3(tiga) lapangan tertentu yang layak mendapat prioritas tertinggi dalam pengeluaran-pengeluaran untuk pendidikan:

       1). Menyediakan jasa-jasa bagi perluasan pertanian.

       2). Latihan dalam keahlian industry.

       3). Latihan dalam pengawasan dan Administratif.

        Untuk menambah tenaga produktif dan efesien dapat dicapai pula dengan menjalankan kebijaksanaan di lapangan kesehatan umum, karena pengaruh penyakit yang melemahkan kesehatan dapat dikurangi. Tindakan-tindakan kesehatan misalnya menambah jumlah pengobatan dengan gratis atau mudah di desa-desa, menyediakan air bersih, membersihkan selokan-selokan perumahan yang lebih baik.

                 Ditinjau dari sudut menaikkan pendapatan rill perkapita, tindakan—tindakan kesehatan umum mempunyai dua akibat yaitu : (1). Mempermudah pembangunan dengan memperbaiki komposisi kwalitas tenaga kerja (2). Menyebabkan kebutuhan akan pembangunan menjadi lebih urgen dengan bertambahnya jumlah penduduk.

I.c.  Public Utilities, Tiap-tiap proyek biasanya menunggu tersedianya public overhed capital         (fasilitas-fasilitas pengangkutan, perhubungan, tenaga, persediaan air dan pekerjaan pengawetan, jalan-jalan dan telekomunikasi dsb). Walaupun investasi dalam overhead capital akan  memberi dasar bagi perluasan ekonomi, namun penyediaan modal tidak menarik bagi investor swasta, maka pemerintah yang biasanya harus menyediakan public overhead capital.

II. Kebijaksanaan Luar Negeri, Kebijaksanaan Luar Negeri meliputi :

II.a. Politik Perdagangan. Negara-negara berkembang kebijakan perdagangannya mula-mula untuk melindungi industri-industri dalam negeri, misalnya proteksi, subsidi dan multiphel exchange rates, memberikan subsidi pada industri-industri tertentu (subsidi ini dapat memperendah harga jual). Cara ini akan dapat memperbaiki terms of trade di Negara yang menjalankan tariff proteksi. Multiple exchange rate yaitu kurs devisa berbeda-beda bagi barang-barang import. Misalnya kurs devisa untuk import barang lux lebih rendah dari barang-barang yang lain.

II.b. Bantuan Teknik. Yang dimaksud bantuan teknik ialah mengatur atau membentuk team internasional untuk memberi nasehat kepada pemerintah Negara berkembang, misalnya, memberikan training bagi teknisi-teknisi. Bantuan teknis ini tidak mudah dijalankan karena bantuan teknis harus disertai dengan perubahan-perubahan sosial yang komplementer dengan perubahan teknik yang bersangkutan.

II.c. Investasi Swasta Luar Negeri. Investasi swasta luar negeri dapat berbentuk investasi langsung, misalnya. Investasi portofolio. Investas langsung yaitu investasi langsung mempunyai usaha di negara dimana modal tersebut ditanamkan, misalnya penanaman modal asing di Indonesia, Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang, misalnya obligasi atau hipotek. Contoh si pemilik surat-surat berharga tersebut diberikan berupa bunga tetap, bukan pembagian keuntungan.

II.d. Selain Investasi langsung dan Pottofolio tersebut yaitu Kredit Penjual, misalnya Modal yang masuk di Indonesia sebagai pinjaman yang ditanggung pemerintah yang merupakan utang pemerintah Indonesia, Investasi asing pemerintah beban menurut keadaan Negara peminjam misalnya Bank Dunia. Pertimbangan pemerintah Indonesia menerima masuknya direct foreign investment di antaranya adalah:

        1). Tujuan memperoleh pendapatan Negara(dalam bentuk pemasukan pajak, baik pajak langsung, 

              maupun tindak langsung)

        2). Memberikan development effect terhadap kegiatan industry dalam negeri di sekitas usaha modal 

             asing(linkward effect) baik yang bersifat forward effect maupun backward effect.

        3). Kesempatan kerja bagi penduduk

       Investasi Asing Pemerintah penggunaannya bebas menurut kehendak Negara peminjam. Badan-badan internasional yang memberikan pinjaman, macam ini misalnya IBRD yang terkenal dengan nama Bank Dunia.
                                                       -----------------------------

Doa  Penutup Majelis Ilmu (Kuliah) :

  SUBHAANAKALLAHUMMA  WABIHAMDIKA,

            ASYHADU AN LAA ILLAAHA ILLA ANTA, ASTAQFIRUKA WA ATUUBU ILAIK

             (Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepadam-Mu)

Bahan V Peng. Ekonomi Pembangunan

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan

                      ( Dosen Abbas Saleh )

    1. Penghambat-Penghambat Pembangunan(Faktor dalam Negeri)
        Untuk menjelaskan sebab-sebab Negara-negara berkembang menghadapi banyak kesulitan dalam usaha menciptakan perkembangan ekonomi yang lebih cepat, beberapa analisa telah dibuat terhadap faktor-faktor yang dipandang sebagai penghambat-penghambat utama pembangunan ekonomi. Analisa tersebut dikenal sebagai teori-teori mengenai penghambat pembangunan atau Theories of Modern Development.           Berikut ini akan diuraikan teori yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk hambatan tersebut.a.     Akibat perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan      masyarakat dan               pengaruhnya terhadap pembangunan. Ahli-ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa penduduk             dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat dalam pembangunan ekonomi.-          Sebagai Faktor Pendorong karena
1.      Perkembangan penduduk memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja.
2.      Petambahan penduduk dan pemberian pendidikanm sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan suatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja tanpa keahlian sama sekali, tetapi juga tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik dan golongan usahawan yang berpendidikan,
3.      Pertambahan penduduk memungkinkan perluasan pasar, Luas pasar barang-barang dan jasa-jasa ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat.
4.      Pertambahan penduduk dapat menciptakan dorongan untuk mengembangkan teknologi.
-          Sebagai faktor penghambat karena.
1.      Pertambahan penduduk yang pesat di Negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak meningkat, bahkan dalam jangka panjang mungkin menurun.
2.      Pertambahan penduduk yang pesat mengakibatkan proporsi(struktur) penduduk mudah lebih besar, dan keadaan ini mengharuskan Pemerintah mananam modal lebih banyak untuk pendidikan, fasilitas kesehatan dan perumahan.
3.      Pertambahan penduduk yang pesat menyukarkan usaha dalam pemerataan pendapatan.
4.      Pertambahan Penduduk yang pesat menyulitkan dalam pemilihan teknologi.
5.      Pertambahan penduduk yang pesat dapat mengakibatkan berkurangnya barang eksport dan meningkatkan barang import, yang dapat berakibat tidak seimbangnya neraca pembayaran.
6.      Pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan pengangguran bertambah serius.
b   Mekanisme Pasar dan Penggunaan Tenaga Kerja.
Ada beberapa dualisme di Negara-negara berkembang yaitu dualisme social, dualisme financial dan dulisme regional. Analisa-Analisa tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang terdapat di  Negara-negara berkembang terutama dualisme social dan teknologi menimbulkan keadaan yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi secara semestinya. Ketidak sempurnaan mekanisme pasar ini selanjutnya mengakibatkan sumber-sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efesien. Disamping itu penggunaan teknologi yang terlalu tinggi disektor modern menimbulkan kesulitan bagi suatu Negara untuk mempercepat perkembangan kesempatan kerja di sektor modern. Hal ini menambah kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang diantara tingkat pendapatan di sektor-sektor ekonomi yang tradisional.             Berbagai corak hambatan yang timbul akibat adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian dapat pula dilihat antara lain :1). Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan ekonomi Negara berkembang yang relative miskin masih di laksanakan dengan teknik-teknik yang sangat sederhana diazaskan kepada cara berfikir yang masih tradisional. Hal ini menyebabkan : Produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan sangat terbatas. Dengan demikian cara-cara produksi yang tradisional yang produksivitasnya rendah tidak mengalami perubahan dari masa-kemasa. Kehidupan masyarakat demikian membatasi kemungkinan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam teknologi produksi dan pengembangan penemuan baru, selain itu menimbulkan pula ketidak sempurnaan di dalam pasar, sehingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efesien.2). Dalam suatu masyarakat tradisional umumnya bersifat : Tarap pendidikan sebagian besar masyarakat masih sangat rendah, cara hidup dan berfikir sangat dipengaruhi oleh adaptasi dan nilai agama dan sifat feodalisme masih terasa dalam hubungan sosial, menimbulkan beberapa macam ketidak sempurnaan keadaan pasar misalnya immobilitas faktor-faktor produksi yang menimbulkan perbedaan tingkat upah di berbagai sektor, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan, kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai pasar dan sebagainya.3). Selain pengaruh dualisme sosial di atas, sering pula di sebut-sebut adanya dualisme        teknologi yang dapat mempengaruhi laju pembangunan.Pertama: Dualisme teknologi sebagai akibat penggunaan modal asing atas sektor modern, sebagian keuntungan yang diperoleh modal asing tersebut akan di bawa ke luar negeri dan dapat mengurangi potensi tabungan yang dapat dikerahkan untuk pembangunan dalam negeri.
     Kedua : Dualisme teknologi akan membatasi kemampuan sektor modern menciptakan kesempatan kerja membatasi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang, dan memperburuk masalah pengangguran.
  c.       Lingkaran Perangkap Kemiskinan ( The Vicion Cirkes ).
Yang di maksud dengan lingkaran Perangkap Kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupah, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu Negara tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini bersumber dari R.Nukse yang di kemukakan untuk menjelaskan tentang perlunya di laksanakan strategi pembangunan seimbang di Negara-negara berkembang.           Menurut pandangan Nukse, terdapat dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi Negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu Dari Segi Penawaran modal dan dari segi Permintaan Modal:Dari segi Penawaran Modal, dapat dilihat sebagai berikut: Dinegara-negara miskin, perangsang untuk penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah, Pendapatan masyarakat rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah karena pembentukan modal  masa lalu rendah, Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya perangsang untuk penanaman modal.
          Menurut Mier dan Baldwin sebagai berikut :  lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terkebelakang dan tradisionil dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Dinegara-negara berkembang kekayaan alam belum sepenuhnya di usahakan dan dikembangkan karena tingkat pendidikan masyarakat relative lebih rendah, kurangnya tenaga ahli yang diperlukan dan kurangnya mobilitas dari sumber-sumber daya. Kekayaan ini diberbagai Negara menunjukkan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial dan ekonomi suatu Negara, makin terbatas jumlah sumber-sumber daya dan kekayaan alam yang dimilikinya yang sudah berkembang. Sebaliknya pula karena kekayaan alam yang dimilikinya belum sepenuhnya dikembangkan, maka tingkat pembangunan masyarakat tersebut adalah rendah dan membatasi kemampuannya untuk mempertinggi tingkat pengetahuan dan keahlian penduduk.         Lingkaran Perangkap Kemiskinan tersebut diatas dapat digambarkan sbb:
                                                           Kekayaan Alam kurang dikembangkan
                                                           Masyarakt masih terkebelakangKekurangan modal                                                                                                         Prooduktivitasn rendahPembentukan modal rendah                                                                                Tabungan rendahPermintaan rendah                                                                                         Pendapatan rill rendah                        Pada hakekatnya, teori lingkarang perangkap kemiskinan ialah1.      Ketidak mampuan menggerakkan tabungan
2.      Kekurangan perangsang untuk melakukan penanaman modal
3.      Tahap pendidikan, pengetahuan dan kemahiran masyarakat yang relative rendah
2. Penghambat-Penghambat Pembangunan( Faktor Luar Negeri)             Disamping keadaan-keadaan yang berlaku di Negara-negara berkembang sendiri terdapat pula pengaruh-pengaruh yang berasal dari Negara maju yang dapat mengurangi kemampuan Negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi mereka :    a). Peran Eksport dalam Pembangunan Ekonomi.
          Ahli-ahli ekonomi klasik mengemukakan sumbangan penting dari kegiatan pandangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi yaitu: Ricardo : Mengemukakan yang paling utama bahwa apabila suatu Negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkan mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari pada yang mngkin dicapai tanpa adanya kegiatan itu. Selanjutnya Smith dan Mill, mengemukakan dua keuntungan lainnya dari perdagangan luar negeri yaitu (1). Memungkinkan suatu Negara memperluas pasar dari hasil-hasil produksinya. (2).Memungkinkan Negara tersebut menggunakan teknologi yang dikembangkan di luar negeri, yang lebih baik dari pada terdapat di dalam negeri.b). Struktur Eksport Kolonial dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi.                                    ( Masalah Struktur Eksport berupa Bahan Mentah).         Yang dimaksud dengan struktur eksport Kolonial adalah struktur eksport suatu Negara yang memiliki tiga ciri pokok yaitu :1.      Sebagian besar dari barang-barang yang di eksport merupakan hasil-hasil industry primer (pertanian, kehutanan, pertambangan yang masih merupakan bahan mentah).
2.      Bahan mentah yang di eksport tersebut, jenis-jenisnya sangat terbatas.
3.      Sektor eksport pada mulanya dikembangkan terutama oleh pengusaha-pengusaha yang berasal dari Negara-negara penjajah.
Ciri-ciri ini merupakan keadaan sektor eksport dikebanyakan Negara berkembang. Beberapa ahli ekonomi terutama Mirdal, Myint, Prebisch, Singer dan Meier telah menunjukkan bahwa ciri-ciri sektor eksport seperti yang baru dinyatakan ini tidak dapat memberikan sumbangan yang memuaskan kepada usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi.         Myrdal, menjelaskan sebab-sebab sektor eksport di negera-negara berkembang memberikan sumbangan yang kurang memuaskan adalah sejalan dengan teorinya mengenai proses sebab akibat komulatif, dimana dalam kegiatan perdagangan di antara Negara-negara kaya dan Negara-negara miskin, mekanisme pasar akan menimbulkan suatu proses komulatif yang akan mengekalkan keadaan tidak berkembang(stagnasi) dan tingkat kesejahteraan yang rendah di Negara-negara miskin.c). Proses Sebab Akibat Komulatif.
            Menurut pendapat klasik mengenai mekanisme pasar dalam jangka panjang akan  menciptakan proses pembangunan yang seimbang di berbagai Negara, Myrdal tidak sependapat dengan pandangan klasik tersebut dengan kenyakinan bahwa proses pembangunan terhadap faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan diantara  berbagai daerah atau Negara. Keadaan ini terjadi sebagai akibat berlakunya proses sebab akibat komulatif, sehigga pembangunan daerah-daerah yang lebih maju akan menciptakan beberapa keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar  kepada daerah-daerah yang terkebelakang untuk berkembang. Keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai “Backwash effect” sedangkan keadaan-keadaan yang akan mendapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah lebih miskin dinamakan “ Spread effect”              Faktor-faktor yang menyebabkan Backwash effect yaitu :1.      Corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah kaya
2.      Corak pengaliran modal, dimana daerah miskin kurang permintaan akan modal di banding daerah kaya.
3.      Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan umumnya didominasi oleh industry di daerah maju.
Faktor yang menyebabkan Spread effect ialah “ Pertambahan permintaan dari daerah kaya terhadap produksi daerah miskin”
-----------------------------------------------------------------------

Bahan IV Peng. Ek. Pembangunan

PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

( Dosen : H. Abbas Saleh, SE.MSi )

                                     C. Makna Pembangunan

1. Pandangan Tradisional

            Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis, Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan uapaya menjadi proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustaining process) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka, Pembangunan tergantung dari suatu “Innerwill” proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

       Dalam berbagai kepustakaan tentang pembangunan ekonomi dan politik, masyarakat bangsa-bangsa dapat diklasifikasi secara sosiologi ke dalam 3(tiga) katgori :

      1.Masyarakat yang masih bersifat tradisional

      2.Masyarakat yang bersifat peralihan(Transitional)

      3.Masyarakat maju (Modern)

      Sudah barang tentu klasifikasi tersebut memuat berbagai variasi, misalnya ada masyarakat bangsa-bangsa tertentu yang telah mempunyai sektor kehidupan maju tetapi di lain masih bersifat tradisional.

        Negara-negara baru berkembang seperti disebutkan terdahulu pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dengan keadaan ekonomi terkebelakang, menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonomi dan social, ditujukan kearah mendapatkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang lebih baik.

          Ciri keterbelakangan di bidang sosial adalah sifat masyarakat yang tradisional terikat pada nilai-nilai asli (primordial) yang pada dirinya memang ingin memelihara secara tetap apa yang ada. Dengan demikian tidak memberikan peluang cukup untuk adanya perubahan-perubahan serta tumbuhnya kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat. Suatu kondisi keterbelakangan yang memperkuat hal tersebut adalah rendahnya sistim dan mutu pendidikan. Kesemuanya itu dilatarbelakangi pula oleh belenggu feodalisme dan kolonialisme masa lampau. Kelompok-kelompok elit politik yang pada masa lepas kolonialisme seringkali dilihat dari sifatnya menjadi penerus atau preservasi ciri-ciri dari tradisi dan feodalisme.

       Hal tersebut diatas juga dialami di Indonesia sebagai suatu kenyataan yang perlu diubah keadaanya. Di indonesia hal ini ditambah pula dengan penyebaran peduduk yang tidak merata, tingkat urbaniasi yang tinggi, ”burden of dependency” yang besar dan tingginya laju pertumbuhan dari golongan penduduk usia kerja. Masalah pengangguran dan pengangguran terselubung yang tinggi masih dihadapi. Dunia usaha seringkali juga lemah karena kurangnya kewirausahaan (enterpreneurship). Hal ini antara lain diakibatkan karena semangat tradisional, warisan kolonialisme , semangat etatisme, dan sosialisme tradisional yang banyak berpengaruh pada tahap-tahap permulaan perkembangan negara-negara baru merdeka tersebut.

2. Perkembangan Paradigma Pembangunan.

              Untuk menanggulangi kondisi-kondisi keterbelakangan tersebut, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan berencana dirasakan sebagai alternative yang rasional. Adalah penting kiranya bahwa penanggulangan secara sadar kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi, dengan perencanaan ataupun tidak, dapat saling berhubungan dan saling mendukung. Peningkatan dan arah perkembangan di bidang pendidikan misalnya dapat sangat mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat dalam berekonomi. Melalui perencanaan kondisi-kondisi keterbelakangan dan masalah-masalah yang dihadapi itu diusahakan mengatasinya secara sistimatis dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan selaras dengan aspirasi-aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat bangsa bersangkutan.

               Cara-cara penanggapan biasanya dilakukan atas penelaah dan pengenalan masalah-masalah dalam bidang masing-masing serta berdasar teknik dan peralatan analisa yang ada di bidang ekonomi, sosial dan politik, kemudian dirumuskan berbagai kebijaksanaan dan program-program kegiatan usaha. Hal tersebut dapat dipengaruhi pula oleh kondisi, aliran-aliran pemikiran dan pertumbuhan politik yang ada dalam masyarakat, tergantung pada sistim politik yang hidup di dalamnya. Tujuan usaha dalam bidang sosial pada umumnya adalah mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa.

               Di bidang ekonomi usaha ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat mendukung usaha-usaha peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas per kapita. Pemupukan modal amat tergantung kepada tabungan dalam negeri oleh karena itu berbagai upaya perlu ditujukan untuk mencapainya. Untuk mengatasi keterbatasan di bidang pembiayaan seringkali diperlukan dana-dana dari luar negeri sebagai komponen komplementer. Difersifikasi ekonomi juga salah salah satu tujuan lain untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi. Hal stategis yang tak boleh diabaikan adalah pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Salah satu unsur penting dalam perspektif pembangunan ekonomi yang lebih terasah pada akhir-akhir ini adalah orintasi keaddilan sosialnya.

      ”Proses pembangunan nasional” sebagai perjuangan suatu bangsa dalam menghadapi keterbelakangan dan hambatan-hambatan di berbagai bidang, dimana system perencanaan dipandang sebagai alternative yang rasional, kemakmuran, keadilan dan partisipasi merupakan dimensi pada setiap perspektif historis dalam pembangunan"

               Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh itu dapat dikembangkan secara sadar oleh Pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang dinamis, perlulah proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri, Harus diakui bahwa pada umumnya di negara-negara baru berkembang,kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat sendiri masih lemah. Kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat ini disebut ”autonomous energies” oleh Milton J. Esman. Demikian pula usaha untuk menyalurkan dan mengarahkan berbagai kepentingan dan tuntutan yang sering bertentangan di dalam masyarakat dalam rangka kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan itu sendiri, seperti telah dikemukakan di atas, meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustasi, kegoncangan dalam identitas, dan lain-lain bagi sebagian masyarakat.

    

------------ Selamat Belajar -------------

Bahan III Peng.Ek. Pembangunan

PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

( Dosen : H. Abbas Saleh, SE.MSi )

Lanjutan ( Indikator dalam Pembangunan Ekonomi)

III. Menghitung Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi

       Untuk melihat lajunya pembangunan suatu Negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa perlulah ditentukan, oleh karena itu sebagai langka pertama dalam mempelajari masalah-masalah pembangunan, ada baiknya bila kita mempelajari cara-cara menentukan atas menghitung besarnya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita pada suatu masa tertentu.

              Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional ada 3(tiga cara :

 1. Cara Pengeluaran    :  pada cara ini yang dihitung adalah    

   nilai produksi yang diciptakan oleh factor-faktor produksi yang dimiliki oleh seluruh warga Negara yang bersangkutan. Berarti dalam cara ini tidak termasuk pendapatan warga Negara asing atau modal luar negeri yang terdapat di negar itu, tetapi termasuk pendapatan modal dan warga Negara itu dari luar negeri.

                Cara Pengeluaran adalah cara menentukan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Dalam cara ini yang dihitung hanya meliputi transaksi-teransaksi barang jadi (final goods). Jadi bukan nilai dari setiap teransaksi di antara penjual dan pemmbeli. Agar perhitungan dua kali(double counting) dapat dihindarkan. Menurut cara pengeluaran, pendapatan nasional dipperoleh dengan menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran para pengusaha, pengeluaran pemerintah dan pendapatan export dikurangi dengan pengeluaran atau barang-barang import. Nilai Pendapatan nasional yang diperoleh disebut Produk Nasional Bruto atau Gross National Product(GNP).

2. Cara Produksi :  pada cara ini yang dihitung adalah nilai produksi yang diciptakan oleh factor-faktor produksi yang ada di suatu Negara. Tanpa membedakan apakah factor produksi itu milik orang luar negeri, tanpa membedakan apakah factor produksi itu milik orang luar negeri atau warga Negara itu sendiri.

          Menghitung Pendapatan nasional dengan cara produksi, mula-mula harus ditentukan nulai produksi yang diciptakan oleh masing-masing sector yang terdapat di dalam perekonomian. Pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh sector-sektor perekonomian. Nilai yang diperoleh disebut Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product(GDP). Yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tammbahan atau value added yang diciptakan, dengan cara ini dapat menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sector dalam menciptkan produksi nasional.

3. Cara Pendapatan : pada cara ini yang dihitung adalah pendapatan factor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa

            Dalam cara pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan mmenjumlahkan pendapatan factor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Jadi yang dijumlahkan dalam menghitung pendapatan nasional adalah pendapatan yang diperoleh para pekerja, para pengusaha dan pendapatan para pemilik modal. Nilai yang didapat disebut Pendapatan nasional atau National Income (NI). Jadi istilah pendapatan nasional dapat mempunyai dua arti, yaitu merupakan pendapatan dari factor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan pendapatan nasional adalah produksi nasional sesuatu Negara

     ( Product Domestic Bruto = Produk Nasional Bruto).

              IV.  Arti dan Istilah Under Development

                  Istilah ini digunakan dalam berbagai cara, kerap kali “Undeveloped countries” disamakan dengan “Under Developed countries”. Tapi kedua istilah ini dengan mudah dapat dipisahkan sebuah underveloped country adalah Negara yang tidak mudah dapat dipisahkan sebuah undeveloped country adakah Negara yang tidak mempunyai prospek berkembang, sedangkan under developed county merupakan Negara yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Yang termasuk undeveloped country adalah the antartic, the artic dan sebagian gurun sahara, sedangkan India, Pakistan, Uganda, Coulombia  dll. Tergolong under developed countries.

      Ada beberapa istilah Under Developed Countries

      a. Under Developed Country            
      b. Pooer County

      c. Less Developed Country               
      d. Development Country

      e. Backward Country                        
      f. The Third World

            Agak sulit memberikan definisi yang tepat mengenai underdevelopment (Keterbelakangan), ini dapat didefinisikan dengan berbagai cara yaitu: menurut segi kemiskinan, kekurangan pendidikan atau penyakit, menurut kejelekan distribusi dari pendapatan nasional, menurut ketidak beresan adminstrasi, maupun menurut kesemwarutan organisasi masyarakat, jadi terdapat tidak hanya satu definisi, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama.

               Yang dimaksud Under Developed Country adalah suatu Negara dimana struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan serta belum mampu memanfaatkan semua factor-faktor produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk, sehingga penduduk Negara itu tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan.

           Untuk itu kita akan mengemukakan beberapa definisi dari para ahli mengenai underdevelopment :

1.      Simon Kuznets, menyarankan tiga definisi mengenai Under Developed Country(UDC).

a.       UDC. Adalah ketidak mampuan untuk mencapai penuh output ekonomi potensiil yang dapat dicapai dengan teknologi yang berlaku, kegagalan tersebut disebabkan karena penghalang-penghalang yang inherent dengan lembaga-lembaga social intern atau extern bagi suatu Negara.

b.      UDC. Adalah keterbelakangan dalam tingkat dan sifat prestasi ekonomi dibandingkan dengan Negara-negara lain. Dalam artian ini UDC merupakan soal perbedaan tingkat kebanyakan Negara kecuali beberapa Negara yang dianggap paling maju adalah underdeveloped.

c.       UDC. Adalah ketidak mampuan untuk menyediakan tingkat kehidupan yang layak bagi sebagian besar penduduknya dengan akibat timbulnya kemiskinan dan kemelaratan.

2.      Menurut Viner UDC. Adalah Negara yang mempunyai prospek potensial yang baik untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja atau lebih banyak modal atau lebih banyak sumber alam yang tersedia atau semua dari factor produksi agar mengangkat peduduknya kepada tingkat kehidupan yang tinggi, maka unsure produksi itu dipakai untuk membantu sebagian besar penduduk untuk tidak mencapai tingkat kehidupan yang lebih rendah.

3. Ragnar Nurkse, UDC. Adalah suatu Negara yang sedang membangun bilamana dibandingkan dengan Negara-negara yang ekonominya lebih maju dan Negara demikian punya sedikit modal dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sumber-sumber alamiahnya.

4.   Prof. Harvey Leibenstain, UDC. Adalah suatu Negara dimana sumber-sumber ekonomi penduduk, teknologi dan sebagainya dapat berubah, tetapi pendapatan perkapita agak stabil dan berada pada tingkat subsustensi.

            V. Ciri-Ciri Under Development.

                  Untuk mendapatkan pengertian dan gambaran yang lebih jelas tentang underdevelopment country marilah kita menelaah ciri-ciri dari beberapa pendapat para ahli antara lain :

a.   Menurut Baldwin & Meier, ada 6(enam) sifat ekonomi yang dipunyai oleh Negara-negara miskin sbb. :

1.      Menghasilakan barang-barang primer

2.      Menghadapi tekanan penduduk

3.      Mempunyai sumber-sumber alam yang belum dikembangkan.

4.      Mempunyai penduduk yang ekonominya terkebelakang

5.      Kekurangan capital

6.      Tertuju pada perdagangan luar negeri

b.      Prof. Harvey Leibenstain :mengemukakan cirri-ciri UDC sbb. 

1.      Bagian terbesar dari penduduk bekerja di sector pertanian ( 70 
         s/d 90 %)

2.  Terdapat disquished unemployment, serta kurangnya lapangan 
     kerja di luar sector pertanian.

3.      Kelebihan penduduk secara mutlak dalam bidang pertanian sedangkan output yang dicapai tetap.

4.      Modal perkapita kecil.

5.      Pendapatan perjiwa rendah akibatnya tingkat hidupnya masih rendah.

6.      Tabungan sedikit bagi massa terbesar masyarakat.

7.      Pengeluaran-pengeluaran sebagian besar diperuntukkan untuk 
         memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer.

8.      Eksport barang-barang produksi primer.

9.      Volume perdagangan yang rendah perkapita

10.  Fasilitas-fasilitas kredit dan pemasaran kurang baik.

11.  Perumahan-perumahan buruk.

c.       Ciri-ciri Umum Under Developed Country, adalah sebagai berikut :

1.      Terdapat kemiskinan, kemelaratan dan pengangguran

2.      Kurang modal dan kurang tenaga skills

3.      Struktur ekonominya belum belum berkembang

4.      Jaringan-jaringan transportsi masih kurang

5.      Produksi yang dihasilkan berupa barang-barang primer dari 
         pertanian dan pertambangan.

6.      Tenaga Kerjanya sebagian besar kurang trampil atau unskills

7.      Tabungan dan investasi masih kecil

8.    Masyarakatnya adalah masyarakat tradisional serta sering bertindak kurang ekonomi.

         Masalah pembangunan ekonomi bukan saja harus diterangkan berdasarkan analisa kwantitatif, tetapi juga berdasarkan analisa kwalitatif artinya dibutuhkan kerjasama ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, keamanan dan stabilitas pemerintahan untuk menyelidiki gejala-gejala ekonomi serta social yang mengatur perubahan ekonomi.

-----------------  Selamat Belajar -----------------